Portal Tekno
News Tutuyan – PDI Perjuangan (PDIP) menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang seluruh kadernya memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk merespons atau menjawab polemik terkait pernyataan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai kemungkinan partai politik memiliki atau mengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Edaran tersebut dikeluarkan sebagai bentuk penegasan sikap partai agar program pemerintah tetap berada pada koridor pelayanan publik, bukan kepentingan politik.
PDIP menilai MBG merupakan program negara yang harus dijaga netralitasnya dan tidak boleh diseret ke dalam kepentingan partisan.
Tegaskan Netralitas Program Makan Bergizi Gratis
PDIP menegaskan bahwa MBG adalah program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, partai melarang kader menggunakan isu MBG sebagai alat komunikasi politik untuk menanggapi pernyataan BGN terkait SPPG.
“Program negara tidak boleh dijadikan alat pembenaran atau bantahan politik oleh kader partai,” ujar perwakilan PDIP.
Edaran ini dimaksudkan agar kader fokus menjalankan tugas politik sesuai peran masing-masing, tanpa mencampuradukkan dengan program pelayanan publik.
Respons atas Pernyataan BGN Soal Parpol dan SPPG
Surat edaran tersebut muncul menyusul pernyataan BGN yang menyinggung soal peluang partai politik memiliki atau terlibat dalam pengelolaan SPPG sebagai bagian dari ekosistem pemenuhan gizi. Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan di ruang publik dan media sosial.
PDIP menilai polemik tersebut tidak perlu ditanggapi kader melalui narasi yang mengaitkan MBG dengan kepentingan partai, agar tidak menimbulkan persepsi politisasi program.
Baca juga: Daftar Pelaku Goreng Saham yang Dihukum Berat OJK
Jaga Program Publik dari Politisasi
PDIP menekankan pentingnya menjaga batas tegas antara program pemerintah dan aktivitas politik. MBG dipandang sebagai program pelayanan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, sehingga harus dilindungi dari kepentingan jangka pendek dan manuver politik.
“Jika program ini dipersepsikan sebagai alat politik, kepercayaan publik bisa terganggu,” kata sumber internal partai.
Karena itu, kader diminta menahan diri dan tidak menggunakan simbol, narasi, maupun klaim politik yang mengaitkan MBG dengan partai.
Arahan Disiplin bagi Seluruh Kader
Dalam SE tersebut, PDIP juga mengingatkan seluruh kader, baik di pusat maupun daerah, untuk mematuhi garis kebijakan partai. Pelanggaran terhadap edaran akan dievaluasi sesuai mekanisme organisasi.
Disiplin partai dinilai penting untuk menjaga konsistensi sikap dan mencegah munculnya pernyataan kader yang berpotensi menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Fokus pada Peran Legislasi dan Pengawasan
PDIP menegaskan bahwa peran partai politik dalam isu pemenuhan gizi seharusnya dijalankan melalui jalur konstitusional, seperti fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan publik. Dengan cara itu, dukungan terhadap MBG tetap dapat diberikan tanpa harus mengklaim atau mengelola langsung program di lapangan.
“Kader diminta fokus pada fungsi politiknya, bukan mengambil alih peran lembaga negara,” tegas pernyataan partai.
Upaya Jaga Kepercayaan Publik
Langkah PDIP menerbitkan SE ini dipandang sebagai upaya menjaga kepercayaan publik terhadap MBG dan institusi negara yang terlibat. Dengan menjaga jarak dari polemik SPPG, partai berharap implementasi program gizi nasional tetap berjalan profesional dan akuntabel.
PDIP juga mengajak semua pihak untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik dalam setiap kebijakan publik.
Penegasan Sikap Politik Partai
Di akhir edaran, PDIP menegaskan komitmennya mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada rakyat, termasuk MBG, sepanjang dijalankan secara transparan dan bebas dari politisasi. Namun dukungan tersebut, menurut partai, harus berada dalam kerangka etika politik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Program untuk rakyat harus dijaga marwahnya, bukan diperebutkan secara politik,” tutup pernyataan PDIP.